Penyusunan Matriks kekerasan Anak di pendidikan

25 Mei 2011

Izoel sudah tiba lebih dulu di Darul Hikam diantar Dede. Aku menyusul kemudian dengan membawa print out draft kontrak kerjasama KerLiP dan Yayasan Darul Hikam. Ada beberapa program pendampingan penguatan LP3KS dan CeQu dalam hal Pengembangan Anak Usia Dini, Parenting dan Konsultan Pendidikan.

Rupanya pagi ini baru tahap penyerahan draft. Kuputuskan untuk menghadiri pertemuan Lingkar Perlindungan Anak di kantor Bahtera Jl Parakan Wangi sebelum menemui Kepala BPBD Jabar pukul 13.

Draft Dummy Buku Pedoman Kebijakan Pendidikan Ramah Anak dan Matriks Anak KemPPPA kusajikan sebagai bahan kajian untuk melihat isu kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan, pencegahan dan penanganannya.

Menarik ketika mengetahui kawan-kawan pegiat hak anak di kota Bandung belum mencermati LIRP (Lingkungan Inklusi dan Ramah Pembelajaran). Setelah berdiskusi cukup alot akhirnya disepakati beberapa hal yang bersesuaian dan ada dalam ketiga dokumen yang disajikan KerLiP masuk dalam matriks untuk perda anak di kota Bandung tersebut.

Pukul 13 setibanya di BPBD Jabar langsung menemui Bu Erna, Kepala Biro Perencanaan Program BPBD Jabar. Dukungan konkrit BPBD Jabar untuk Lokalatih Menuju Sekolah dan Komunitas IDAMAN yang direncanakan Joko dan kawan-kawan dalam bentuk tempat, kursi, perlengkapan, dan konsumsi perlu ditindaklanjuti dengan surat pengajuan resmi.
Sehari sebelumnya, Ova dan Puput langsung diterima audiensi dengan Pak Sigit, Kepala BPBD Jabar.

Alhamdulillah selain dukungan tersebut, Bu Erna juga sepakat bersinergi dalam penyusunan RAD PRB Jabar bulan Juni yad dan penyusunan Rencana Kontingensi Banjir di DAS Citarum. Dokumen Logframe dan rencana anggaran KerLiP dg RCMU Bappenas serta CD Sekolah Aman kemudian dikopikan dalam komputer Bu Erna.

Joko dan Dede menyusulku di ruang Pak Iskandar, Kasie Rehab BPBD Jabar setelah menyerahkan surat yang diperlukan diatas.
Pak Iskandar diingatkan tentang undangan sosialisasi Konsep Sekolah Siaga Bencana yg diselenggarakan KPB atas dukungam SC DRR Bappenas, UNDP dan Save the Children di Jakarta tanggal 26 Mei 2011.
Sampai hari ini belum ada konfirmasi siapa pihak yang akan hadir dari BPBD Jabar.

Kami pun kembali mempelajari rincian panduan rehabilitasi sekolah aman yang disusun KerLiP bersama BNPB, Kemdiknas, KemPU, Bappenas, WB, Unesco, Plan, dan PMB ITB sebagai lampiran rekomendasi BNPB kepada Wamendiknas 18 Februari 2011.

Pak Iskandar menyampaikan tentang pentingnya pertemuan teknis dengan Pak Nugraha Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jabar yang sangan concern mengenai hal ini. Kami berencana bertemu pada tanggal 8 Juni 2011.

Rupanya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan, peribadatan dan kesehatan pasca gempa Tasik 3 September 2009 sejumlah Rp 454 M sudah diajukan BPBD Jabar kepada BNPB. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan advokasi sebelumnya untuk tidak hanya membantu pemulihan tempat tinggal tetapi juga sarana pelayanan publik yang terkena dampak gempa.

Pertemuan dilanjutkan bersama Pak Usep, Kasie Kesiapsiagaan yang tengah bersiap-siap untuk kegiatan di Garut. Rupanya beliau tidak mengetahui surat undangan dari KPB. Bu Tita kasie pencegahan membantu Dede untuk menelusuri surat tersebut.
Entah terselip dimana, yang pasti print out dari Bu Tita lah yang akhirnya kembali diberi tanda terima dari TU.

Di gerbang gedung, Pak Sigit baru saja tiba untuk melepas keberangkatan Tim BPBD Jabar dan Konsultan ke Garut dan Kuningan. Beliau akhirnya meminta Pak Iskandar untuk hadir di Jakarta esok hari dan minta diingatkan terkait kegiatan Konferensi Pers 20 menit yang Memukau Menuju Keluarga Indah, Damai dan Aman.